Jika pernah menonton film yang bertemakan samurai, Restorasi Meiji bukan hal yang asing bagi kita. Suatu gerakan besar bagi Jepang untuk memodernisasi diri menjadi negara yang maju dan terbuka seperti saat ini.

Negeri matahari terbit ini memiliki sistem pemerintahan kekaisaran yang bersifat teoritis, dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh kaisar. Ajaran shinto Jepang menganggap kaisar pemimpin tertinggi karena mereka beranggapan bahwa kaisar keturunan dari dewa matahari (Amaterasu-ōmikami) yang menciptakan Bangsa Jepang.

Jika secara teoritis menganggap kaisar paling tinggi, namun secara praktiknya yang memiliki peran besar adalah jenderal atau panglima militer yang dikenal dengan sebutan shogun.

Negeri yang dijuluki matahari terbit ini, dulunya adalah negeri yang tertutup. Pada abad ke-17, era Keshogunan Tokugawa, Kekaisaran Jepang menutup pintu dari pengaruh dunia luar yang dapat menghilangkan ajaran-ajaran atau dokrin yang sudah ada termasuk sistem kekuasaan di Jepang itu sendiri.

Melalui Act of Seclusion pada tahun 1636, Jepang secara resmi menutup kontak dengan dunia luar  selama 200 tahun, kecuali dengan pos dagang kecil milik Belanda di pelabuhan Nagasaki.

PILIHAN EDITOR

Pada masa Keshogunan Tokugawa, rakyat Jepang dibagi-bagi dalam beberapa kelas yang diciptakan Toyotomi Hideyoshi (adalah pemimpin Jepang mulai dari zaman Sengoku sampai zaman Azuchi Momoyama). Hierarki paling atas dipegang oleh Samurai, diikuti petani, pengrajin dan pedagang.

Pembagian sistem kelas ini banyak terjadinya pemberontakkan. Salah satunya masalah pajak, dimana pajak para petani berjumlah tetap tiap harinya tanpa memperhitungkan inflasi. Sehingga para kalangan samurai sering bertikai dengan para petani soal pajak ini.

Pemberontakan terjadi mulai skala kecil sampai skala besar. Kelompok anti keshogunan Tokugawa justru semakin bertambah kuat setelah keshogunan Tokugawa mengambil kebijakan untuk bersekutu dengan kekuatan asing.

Setelah 264 tahun berjalannya Pemerintahan Keshogunan Tokugawa, tepat pada tahun 1868, Keshogunan Tokugawa digulingkan akibat maraknya gerakan dan pemberontakkan yang dikenal dengan Bakumatsu.

Pada tahun 1868, Meiji naik takhta,  Jepang masih lemah di bidang militer dan teknologi.  Sehingga pada akhirnya Amerika Serikat dan negara-negara benua biru (Eropa) lainnya memaksa Jepang membuka perdagangan dengan dunia luar.

Kebijakan pertama Kaisar Meiji adalah menetapkan Tokyo secara resmi menjadi ibukota negara, dimana ibukota jepang sebelumnya adalah Kyoto. Langkah ini mencerminkan semangat bangsa Jepang untuk meninggalkan sistem kuno menuju sistem pemerintahan yang baru (modern). Kebijakan-kebijakan baru juga diambil dalam langkah memperbarui Jepang, seperti sistem perpajakan, keuangan dan pendidikan yang berkiblat kepada dunia barat (dunia luar).

Jepang saat itu masih tergolong dalam negara agraris, alih-alih mencoba selangkah lebih maju menjadi negara industrialisasi yang maju terutama bidang transportasi, industri dan komunikasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah banyak melakukan kebijakan-kebijakan diantaranya mengirim rakyat berbakat untuk menimba ilmu di luar negeri, program pendidikan gratis selama 6 tahun untuk rakyat Jepang, mengundang para tenaga ahli untuk mengajar di Jepang, kebijakan wajib militer dan perombakan angkatan bersenjata, dan sebagainya. Kebijakan modernisasi Jepang ini disebut “Bunmei kaika” atau “Era Peradaban dan Pencerahan”.

Dibalik dampak positif masa pemerintahan Meiji, kebijakan-kebijakan pada masanya membuat golongan samurai merasa dirugikan. Bagaimana tidak, dimasa Keshogunan Tokugawa, samurai merupakan kasta yang dihormati, namun di era Meiji, samurai tak lagi dihormati dan hak-hak istimewanya di hilangkan akibat dihapusnya sistem feodalisme.

Akibat hilangnya hak-hak istimewa mereka, beberapa dari mereka ada melakukan pemberontakan, sebagian dari mereka menerima dan mulai menanggalkan identitas mereka sebagai samurai. Sehingga, saat ini keberadaan samurai secara berangsur-angsur menghilang dalam kehidupan masyarakat Jepang.