Hollaa Takaiters,,

Tau nggak kamu? berdasarkan data survey lembaga internasional menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam jajaran sepuluh besar negara terkorupsi di dunia loh. Hmm,,hal ini sungguh sesuatu yang memprihatinkan yang harus segera mendapatkan perhatian dari segenap bangsa Indonesia, ya, guys.

Korupsi di Indonesia seakan telah menjadi budaya yang memasuki berbagai bidang kehidupan, apalagi di sektor birokrasi kita yang sudah terkenal sangat sophisticated dalam berkorupsinya. Korupsi bisa dibilang telah mengacaukan tatanan kehidupan kita sebagai sebuah bangsa lo, guys.

Nah, pada pasca reformasi, pemerintah semakin gencar-gencarnya berusaha untuk memusnahkan tindakan-tindakan korupsi yang telah terlanjur menjadi budaya di Indonesia tersebut. Dalam memberantas budaya korupsi di Indonesia, pemerintah juga telah membuat beberapa lembaga-lembaga yang tupoksinya terkait dengan usaha-usaha pemeberantasan korupsi salah satunya adalah BPK.

Badan pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara tertua yang untu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai peruntukannya, sehingga tidak ada celah untuk melakukan tindakan korupsi.

Menurut Buku Saku 2017 Mengenal Lebih Dekat BPK, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebuah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

Perannya diurai dalam 2 hal. Pertama, semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara dari manapun sumbernya, itu diperiksa oleh BPK. Kedua, BPK juga harus tahu tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan. Jadi, jangan sampai ada penyelewengan yang bisa merugikan negara.

Berbicara tentang keuangan negara, kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan keuangan negara tersebut. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Bayangkan saja jikalau uang negara tidak ada yang memeriksa dan mengontrolnya pasti akan banyak penyimpangan yang terjadi. Salah satu contohnya, ya praktik korupsi berjamaah, atau pihak-pihak yang ingin memperkaya dirinya sendiri.

Kinerja BPK tidak usah diragukan lagi, karena BPK merupakan lembaga negara yang bekerja secara independen dan bersih. Independen ini dalam artian dimana BPK harus bebas dari campur tangan pihak lain dan harus mandiri dalam melaksanakan tugasnya.

BPK yang bebas dan mandiri itu dituangkan dalam pernyataan amandemen UUD 1945, Pasal 23E yang ditetapkan pada 10 November 2001 yang berbunyi:

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.

Secara garis besarnya, BPK itu sejajar dengan Presiden. Karena BPK berperan penting dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dijalankan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Hasil kerja BPK bisa dilihat secara jelas dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP atas laporan keuangan pemerintah pusat, disebut LKPP, diserahkan kepada DPR dan DPD. LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah, disebut LKPD, diserahkan kepada DPRD. Setelah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, hasil pemeriksaan dinyatakan terbuka untuk umum.

Nah, disinilah peran masyarakat dalam membantu dan memberikan informasi tentang hal-hal yang menurut pandangan masyarakat kurang tepat dalam pengelolaan keuangan negara. Di sisi lain, Masyarakat bisa, lho, melaporkan pengaduan secara online jika menduga adanya praktik penyelewengan keuangan negara tersebut.

Nah, sudah tahu kan, apa tugas dan peran BPK dalam mengawal harta negara? Marilah kita mendukung BPK sebagai salah satu lembaga negara yang bisa mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Dengan begitu, kekayaan negara bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.